Isu diduga untuk diskreditkan TNI "Kok TNI disorot lagi, yang mulai baik-baik dirusak."
Rabu, 23 Maret 2011, 13:00 WIB
Pasukan TNI
VIVAnews -- Media Al Jazeera mengangkat isu sejumlah jenderal senior TNI diduga berada di balik usaha mengkudeta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para purnawirawan itu, begitu berita Al Jazeera, menggunakan kelompok Islam garis keras untuk mengacaukan situasi, termasuk dalam kasus Ahmadiyah.
Mengapa para jenderal itu beraksi? Mereka, kata Al Jazeera, sudah jengah, karena SBY dianggap terlalu lemah dan terlalu reformis.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi membantah keras soal ini. "Di tubuh TNI, darat, laut, udara tidak pernah diajarkan untuk berontak dan kudeta," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 30 maret 2011. "Kalau ada jenderal yang kudeta, itu bukan TNI, Amerika mungkin iya," kata dia.
Meski, "Banyak orang bilang bahwa kepemimpinan SBY ragu-ragu dan sama sekali tidak memperbaiki keadaan, para purnawirawan tidak mungkin merencanakan kudeta." Jangan menyudut para purnawirawan dengan cara menyebar rumor seperti itu.
Mengapa para jenderal itu beraksi? Mereka, kata Al Jazeera, sudah jengah, karena SBY dianggap terlalu lemah dan terlalu reformis.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi membantah keras soal ini. "Di tubuh TNI, darat, laut, udara tidak pernah diajarkan untuk berontak dan kudeta," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 30 maret 2011. "Kalau ada jenderal yang kudeta, itu bukan TNI, Amerika mungkin iya," kata dia.
Meski, "Banyak orang bilang bahwa kepemimpinan SBY ragu-ragu dan sama sekali tidak memperbaiki keadaan, para purnawirawan tidak mungkin merencanakan kudeta." Jangan menyudut para purnawirawan dengan cara menyebar rumor seperti itu.
Sumber Al Jazeera menuturkan bahwa alasan ancaman kudeta itu antara lain karena SBY terlalu lemah dan terlalu reformis. Menurut Soerjadi, reformis atau tidak, masyarakatlah yang menilai. Yang jelas, katanya, begitu reformasi bergulir, TNI sudah melakukan reformasi bertahap, dan sudah tertata semuanya. Yang belum jalan selama ini, lanjutnya, adalah reformasi birokrasi. Pemerintah mestinya fokus di reformasi birokrasi itu, ketimbang mengurus soal rumor yang tidak jelas juntrungannya.
Jadi, bagaimana sikap para purnawirawan menanggapi isu kudeta SBY?
"PPAD mendukung perubahan, tapi jangan seperti 1998 dulu. Kami ingin perubahan yang terkelola dan terkawal dengan baik, dengan agenda dan konsep yang jelas," jawab Soerjadi.
Dia menduga isu purnawirawan jenderal akan kudeta adalah bentuk pengalihan isu. "Isu apa saja sekarang ini bisa dibuat, untuk menggiring publik, menggiring pemerintah untuk lupa pada tugas pokoknya, menyejahterakan rakyat."
Lebih jauh lagi, Soerjadi menduga, isu ini dikeluarkan untuk mendiskreditkan TNI. "Kok TNI disorot lagi, yang mulai baik-baik dirusak," kata dia.
Soerjadi menarik benang merah antara isu ini dengan rumor adanya 'Operasi Sajadah' -- Islamisasi warga Ahmadiyah yang disebut-sebut melibatkan TNI.
"Katanya melibatkan Pangdam Siliwangi, kan tidak ada itu. Pangdam hanya melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan pesantren, tahu-tahu diisukan 'Operasi Sajadah'," kata dia.
Ia menduga isu tersebut untuk menimbulkan kesan TNI digunakan hanya oleh satu golongan saja, bahwa TNI tidak pluralis. "Padahal, TNI menganut prinsip-prinsip bhinekka tunggal ika, pluralis. Kelihatannya prinsip TNI ini dianggap sebagian orang menghambat laju federalisasi, neoliberal."
"PPAD mendukung perubahan, tapi jangan seperti 1998 dulu. Kami ingin perubahan yang terkelola dan terkawal dengan baik, dengan agenda dan konsep yang jelas," jawab Soerjadi.
Dia menduga isu purnawirawan jenderal akan kudeta adalah bentuk pengalihan isu. "Isu apa saja sekarang ini bisa dibuat, untuk menggiring publik, menggiring pemerintah untuk lupa pada tugas pokoknya, menyejahterakan rakyat."
Lebih jauh lagi, Soerjadi menduga, isu ini dikeluarkan untuk mendiskreditkan TNI. "Kok TNI disorot lagi, yang mulai baik-baik dirusak," kata dia.
Soerjadi menarik benang merah antara isu ini dengan rumor adanya 'Operasi Sajadah' -- Islamisasi warga Ahmadiyah yang disebut-sebut melibatkan TNI.
"Katanya melibatkan Pangdam Siliwangi, kan tidak ada itu. Pangdam hanya melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan pesantren, tahu-tahu diisukan 'Operasi Sajadah'," kata dia.
Ia menduga isu tersebut untuk menimbulkan kesan TNI digunakan hanya oleh satu golongan saja, bahwa TNI tidak pluralis. "Padahal, TNI menganut prinsip-prinsip bhinekka tunggal ika, pluralis. Kelihatannya prinsip TNI ini dianggap sebagian orang menghambat laju federalisasi, neoliberal."
Postingan
